image

Ilustrasi: Istimewa

14 Januari 2018 | 15:48 WIB | Nasional

Serikat Petani Indonesia: Pemerintah Langgar Undang-undang

JAKARTA, suaramerdeka.com- Serikat Petani Indonesia menolak kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, jika pemerintah mengimpor beras ketika produksi beras surplus, maka pemerintah telah melanggar undang-undang.

"Seperti yang diutarakan kementerian pertanian bahwa kondisi berasi kita surplus, ada sekitar 80 juta ton gabah yang panen, menurut kami tidak boleh impor karena itu melanggar UU nomor 18 tahun 2012," ujar Henry seperti dilansir RRI, Minggu (14/1/2018).

Henry juga menyebut pemerintah tidak serius dalam membentuk badan pangan nasional yang tugasnya melakukan kordinasi, monitoring dan mewujudkan kedaulatan pangan.

"Harus dibangun koperasi petani, lumbung-lumbung petani di daerah belum direalisasikan oleh kementerian pertanian. Kementerian Pertanian cuma fokus pada bibit jagung pupuk benih semuanya itu tapi mana belum ada pembangunan koperasi petani habis panen langsung saja ke pedagang-pedagang ini yang membuat kita tidak punya stok," tutur Henry.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan impor beras merupakan diskresi dirinya. Oleh sebab itu, ia merasa kebijakan tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

(RRI /CN41 )