image

Foto: newrepublic

14 Februari 2018 | 13:43 WIB | Nasional

Sesat Pikir, Pemidanaan untuk Penghina Presiden dan Anggota DPR

  • Akan Terjadi Overkriminalisasi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Aturan bahwa seseorang bisa dianggap menghina dan dipidanakan saat berpendapat dan berekspresi tentang presiden dan anggota DPR, dinilai sebagai hasil sesat pikir. Khususnya dalam konteks "menjaga kehormatan" presiden dan anggota DPR.

"Terjadi sesat pikir dalam rangka 'menjaga kehormatan' baik untuk presiden maupun DPR/anggota DPR," kata Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Totok Yuliyanto dalam siaran persnya, Rabu (14/2).

Karena menurutnya, sudah seharusnya presiden dan anggota DPR (dari segi internal) menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Sebaliknya (dari segi eksternal), membuka ruang yang luas bagi publik untuk mengawasi, mengevaluasi dan memberikan masukan termasuk kritik sekalipun.

"Bukan sebaliknya malah memidanakan orang yang mengkritiknya. Dengan demikian, terjadi pengkhianatan terhadap mandat reformasi. Salah satu masalah fundamental dari rezim otoriter Orde Baru adalah pembungkaman publik," ucapnya.

Menurutnya, hal itu merupakan warisan dari kolonial Belanda. Dimana tidak boleh ada satu pun warga masyarakat yang boleh mengkritik presiden, wakil rakyat, dan lain-lain dengan menerbitkan UU Subversif Pasal 134, 135 dan 136 KUHP tentang penghinaaan terhadap raja, ratu dan gubernur jenderal.

"Maka dari itu, pasca-reformasi, seluruh ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan menempatkan diri sama seperti raja dan ratu pemerintah kolonial, merupakan kontradiksi dari makna DPR yang harusnya berwatak wakil rakyat dan bukan justru raja (dari) rakyat," ujarnya.

Secara teoritis dan praktis, kata dia, kedua ketentuan tersebut (pemidanaan atas penghinaan terhadap Presiden di RKUHP dan DPR serta Anggota DPR di revisi UU MD3), akan menimbulkan kontroversi. Hal itu karena selain multitafsir tanpa indikator yang jelas, juga akan terjadi overkriminalisasi terhadap masyarakat dari berbagai kalangan.

"Mulai dari aktivis, pers/jurnalis, pengamat hukum dan atau politik, bahkan sampai peneliti. Pada intinya, masyarakat tidak bisa menyatakan ekspresi dan/atau pendapatnya serta bertukar informasi faktual terkait dengan semua itu," sesalnya.

Hal itu hanya karena pendapatnya berpotensi untuk dianggap sebagai suatu penghinaan yang dapat dipidana. Demokrasi juga akan mengalami stagnansi, ketika masyarakat dibayang-bayangi ketakutan dalam memberikan kritik terhadap orang yang mereka pilih (DPR dan Presiden).

(Saktia Andri Susilo /SMNetwork /CN33 )