image

TOLAK PENUTUPAN: Para perempuan pemandu karaoke (PK), pekerja dan pengusaha tempat hiburan karaoke saat melakukan aksi demo di lingkungan Gedung DPRD Pati, Rabu (14/2). (suaramerdeka.com/Alman ED)

14 Februari 2018 | 22:30 WIB | Suara Muria

Demo Penutupan Tempat Karaoke

  • Pemkab Pati Diminta Turun Tangan

PATI, suaramerdeka.com- Para perempuan pemandu karaoke (PK), pekerja, dan pengusaha tempat hiburan karaoke di Pati, Rabu (14/2), menggelar aksi demo di lingkungan Gedung DPRD menolak rencana penutupan tempat hiburan koraoke. Menurut mereka, jika tempat hiburan karaoke dinilai melanggar Perda Kabupaten Pati No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, pemerintah kabupaten tidak bisa menutup begitu harus, harus dicarikan jalan keluar.

Sejumlah pihak mengimbau perlunya mencari jalan pemecahan masalah agar tidak memunculkan permasalahan baru. Pemkab dan jajaran terkait segera turun tangan, dan tidak membiarkan permasalahan itu berkepanjangan. Karena yang menyangkut hak hidup setiap warga negara dan semestinya mendapat perlindungan dari pemerintah. Kendati terjadi penolakan, Satpol PP tetap menjadwalkan penutupan tempat hiburan itu Kamis ni  (15/2) mulai pukul 15.00 WIB. 

Sementara itu pengacara para pengusaha karaoke, Nomeredi Gule menegaskan, jika tempat karaoke dianggap maksiat dan ditutup, cabut dulu UU No 10 Tahun 2099 tentang Kepariwisataan yang menjadi acuan pembuatan Perda No 8 Tahun 2013. ''Jika karaoke harus ditutup karena menjadi tempat maksiat, mengapa yang di hotel berbintang dibiarkan, hal itu sama saja Pemkab Pati bersikap diskrimintaif,'' katanya. 

Yang menjadi permasalahan, bagaimana yang menyangkut hak hidup warga negara juga harus diperhatikan. ''Ini juga secara jelas dan tegas diatur dalam undang-undang, sehingga negara tidak bisa cuci tangan,''ujar salah seorang di antara mereka, Agung Widodo

Tidak Dilarang

Menurut Agung, yang menjadi krusial dalam perda tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa tempat hiburan karaoke harus berjarak 1.000 meter dari tempat ibadah, permukiman, sekolah, perkantoran, dan rumah sakit kecuali karaoke di hotel berbintang. Akan tetapi di sisi lain, jika perda tersebut secara konsekuen diberlakukan bisa berbenturan dengan perda lain atau tidak.

Misalnya Perda No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). ''Sebab, dalam Perda No 8 Tahun 2013 sama sekali tidak ada klausul dalam pasal mau pun ayat yang menyebutkan, bahwa tempat karaoke itu dilarang di Pati,'' tambahnya. 

Kiai Happy Irianto memilih jalan pemecahan yang kooperatif mengingat ditutupnya tempat hiburan karaoke pasti akan memunculkan permasalahan sosial berkepanjangan. Karena itu, akan lebih baik jika upaya penyelesaian ditawarkan lokalisasi kepada para pengusaha tempat hiburan tersebut.

Jika hanya tarik ulur, sama saja masalah ‘’telur dan ayam lebih dahulu mana’’, sehingga tidak akan pernah tuntas. ''Kalau tempat hiburan karaoke itu diibaratkan sebagai telur, ajaklah mereka bagaimana caranya telur itu mau dibuat apa, sehingga jangan yang satu bicara telur tapi yang satu lagi bicara ayam, pasti tidak akan pernah ketemu upaya penyelesaiannya,'' tandasnya.

(Alman Eko Darmo /SMNetwork /CN40 )