image

PENDEMO BENTROK: Pengusaha dan pekerja karaoke bentrok dengan aparat keamanan saat unjuk rasa menuntut revisi Perda dan menolak penutupan tempat karaoke di depan kantor DPRD Pati. (suaramerdeka.com/M Noor Efendi)

14 Februari 2018 | 23:06 WIB | Suara Muria

Tolak Penutupan Karaoke, Pendemo Bentrok

PATI, suaramerdeka.com- Aksi unjuk rasa ratusan pekerja dan pengusaha karaoke yang menolak rencana penutupan tempat hiburan itu, di depan kantor DPRD Pati, Rabu (14/2) kemarin, ricuh. Massa memaksa masuk kantor DPRD Pati sehingga bentrokan dengan aparat keamanan tak terelakkan.

Kondisi itu dipicu atas tuntutan yang tidak dipenuhi. Massa menuntut penundaan penutupan tempat karaoke yang merupakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Pati Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Perwakilan Perkumpulan Pengusaha Karaoke (Pusaka) Pati, Heri Susanto mengatakan, perda tersebut harus direvisi karena diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dia juga menyebut, perda tersebut tidak dapat diberlakukan surut.

"Kalau penegakan perda itu tetap dipaksakan, sama artinya Pemkab Pati hanya memikirkan pengusaha besar. Pengusaha dan pekerja karaoke tetap akan sekuat tenaga mempertahankan usahanya sampai kapan pun," ujarnya saat audiensi dengan DPRD.

Audiensi yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD itu juga dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Riyoso. Selain itu DPRD juga mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kepariwisataan Pemuda dan Olahraga (Disporapar), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Audiensi berlangsung panas hingga perwakilan Pusaka yang didampingi LSM Gerakan pembaharuan Budaya Nasional (GPBN) dan LSM Pemantau Korupsi dan Pemerintahan (PKP) serta kuasa hukumnya, Nimerodi Gulo, memutuskan meninggalkan ruangan sebelum rapat berakhir.

Itu lantaran tuntutan untuk merevisi Perda Pati Nomor 8 Tahun 2013 dan penghentian penutupan operasional tempat karaoke oleh Satpol PP tak dikabulkan. Ketua LSM GPBN Awang Dodik mengemukakan, saat ini di Pati  terdapat 95 tempat usaha karaoke, mulai kategori kecil, menengah, hingga besar. Dari jumlah tersebut menyerap tenaga kerja sekitar 3.000 orang.

Janji Merevisi

Menurutnya, kebijakan pemerintah semestinya memerhatikan kondisi tersebut. Bukan justru menutup tempat karaoke secara sepihak dengan alasan penegakkan perda yang dinilai diskriminatif.

Perda tersebut ditolak pengusaha dan pekerja karaoke lantaran terdapat ketentuan lokasi jenis usaha karaoke berjarak paling sedikit 1.000 meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, perkantoran, dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 25 ayat (1).

Anggota DPRD Pati, Awi, yang memimpin audiensi menyatakan, pihaknya harus berkoordinasi dengan pimpinan untuk merespons tuntutan tersebut. Adapun Plt Satpol PP Riyoso menegaskan, pihaknya hanya menjalankan tugas dalam menegakkan perda. Karena itu tidak dapat memenuhi keinginan pengunjuk rasa.

Sementara, massa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menduduki kantor DPRD setelah wakil rakyat menjanjikan revisi perda. Mereka yang berunjuk rasa sejak pukul 10.00 WIB membubarkan diri pukul 14.30 WIB.

Awi menjelaskan, setelah audiensi dan massa masih bertahan pihaknya berkomunikasi dengan Ketua DPRD, Ali Badrudin, yang disaksikan Ketua Pusaka, Zaenal Musyafak. Ali tengah berada di Jakarta sehingga tidak dapat menemui langsung perwakilan pengunjuk rasa.

"Hasil komunikasi dengan pak ketua (DPRD) melalui telepon, perda bisa saja direvisi. Tetapi harus tetap melalui mekanisme dan tidak bisa seketika. Aspirasi masyarakat ini kami jadikan landasan untuk itu," tandasnya.

Mengenai penegakan Perda Nomor 8 tahun 2013, menurutnya tetap akan berjalan. Satpol PP menjadwalkan penghentian operasional karaoke untuk menyesuaikan perda pada 15 Februari. Itu dituangkan dalam Surat Plt Kepala Satpol PP Pati Nomor 303/408 tertanggal 3 Februari.

(Moch Noor Efendi /SMNetwork /CN40 )