image

foto: Istimewa

15 Februari 2018 | 00:49 WIB | Solo Metro

Buntut Sweeping, Anggota FPI Pra Peradilankan Polres

KLATEN, Suaramerdeka.com -Anggota Front Pembela Islam (FPI), Sudarno alias Sulis dan tiga rekannya mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Klaten. Polres Klaten dalam hal ini Kapolres AKBP Juli Agung Pramono diajukan sebagai termohon setelah menahan ke empatnya.

Ketua Badan Hukum Front (BHF) selaku kuasa hukum ke empat tersangka, Afiq Anshori Camim mengatakan pra peradilan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klaten. '' Kami mengajukan pra sebagai upaya hukum lain,'' jelasnya, Rabu (14/2) usai mendaftarkan permohonan ke PN.

Menurut Afiq, sebelum mengajukan gugatan kliennya sudah mengupayakan penangguhan penahanan dengan alasan yang cukup. Namun Polres Klaten tidak mengabulkan sehingga tetap ditahan di Mapolda Jateng. Sebab ajuan penangguhan ditolak, kliennya mengajukan pra peradilan karena penahanan yang dilakukan penyidik belum memenuhi bukti kuat.

Kliennya ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan secara serampangan dan berpotensi menyalahi KUHAP. Selain itu bertentangan dengan asaz due process of law. Kliennya ditersangkakan lebih dulu, ditangkap dan ditahan, kemudian baru dicarikan bukti.

Padahal kliennya dijerat karena menjalankan haknya sebagaimana Pasal 1 angka 24 jo Pasal 111 ayat 1 KUHAP yaitu untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana sehubungan  penggunaan fasilitas hotel oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan.

Semestinya Kapolres memberikan apresiasi, bukan menjerat pidana dan memindahkan ke Polda Jateng. Untuk mendukung gugatan, tim pengacara sudah mengumpulkan keterangan dan alat bukti. 

Hasil Gelar

Tim, lanjut Afiq, berharap hakim mengabulkan semua permohonan dari kliennya. Sebagaimana diberitakan, Polres Klaten menangkap dan menahan. Kapolres Klaten AKBP Juli Agung Pramono menjelaskan tidak masalah diajukan praperadilan. '' Silahkan saja itu hak setiap warga negara,'' ungkapnya.

Menurutnya, penyidik terus memproses berkas kasus itu dan tinggal menunggu hari sidang. Dengan diajukan pra peradilan justru akan menjadi jelas apakah yang dilakukan penyidik sudah kuat atau belum. Empat orang itu ditetapkan sebagai tersangka sebab dari gelar perkara telah memenuhi unsur pelanggaran pasal 335 KUHP ayat 1 dan pasal 82 UU Ormas. Aksi dilakukan ke empat tersangka pada tanggal 22 Desember 2017.

(Achmad Hussain /SMNetwork /CN34 )