image

URAIAN PELANGGARAN: Staf Satpol PP Sabupaten Semarang memasang spanduk uraian pelanggaran Sembilan Perda di loket masuk Kampoeng Rawa, pada penutupan dan penghentian seluruh aktivitas di obyek wisata itu, Senin (16/4) siang. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)

17 April 2018 | 01:45 WIB | Semarang Metro

Langgar Sembilan Perda, Kampoeng Rawa Ditutup

AMBARAWA, suaramerdeka.com- Obyek Wisata Kampoeng Rawa yang berlokasi di Jalan Lingkar Ambarawa, Senin (16/4) siang ditutup oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang.

Penutupan dan penghentian aktivitas di Kampoeng Rawa, merupakan buntut dari dugaan pelanggaran Sembilan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dilakukan pihak manajemen.

Diantaranya, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penggunaan Tanah Pertanian ke Non-Pertanian, Perda Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031, Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang, Perda Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, Perda Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan melanggar Perda Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

“Penutupan seperti ini bukan kali pertama, yang sudah kami tutup dua pabrik garmen dan sampai sekarang belum bisa buka karena tidak berizin. Bahkan perusahaan itu kini pindah ke Boyolali,” kata Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, Tajudinor.

Pada dasarnya, Kampoeng Rawa harus mengantongi Izin Prinsip. Kemudian Izin Lokasi, dan membangun sesuai ketentuan Perda RTRW. Tetapi yang terjadi menurutnya, jelas-jelas Kampoeng Rawa sudah dibangun di bantaran dan sempadan Danau Rawapening yang merupakan area sawah lestari.

“Perda Provinsi yang dilanggar adalah Perda RTRW, hampir 100 persen wilayah Kampoeng Rawa berada di sempadan Danau Rawapening. Harusnya tidak boleh dibangun seperti ini, mereka juga tidak memiliki IMB, HO, serta sesuai RTRW Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Semarang. Kalau mau berizin, harus dibongkar semua,” paparnya.

Apabila bentuk struktur bangunannya seperti yang sudah diwujudkan, lanjutnya, tentu alamnya berubah. Berbeda apabila struktur bangunannya dibuat seluruhnya terapung, dapat dipastikan tidak bakal mengganggu ekosistem serta area pertanian di sekitarnya.

“Kenapa dulu tidak ditutup? Perlu diketahui, dahulu ada yang merintangi. Ini sudah kami sikapi karena izinnya ada di pemerintah daerah. Apapun aktivitas di Danau Rawapening pun izinnya sampai ke pusat, setidaknya ada empat Kementerian yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

Pembacaan berita acara di Pendapa Kampoeng Rawa itu, disaksikan oleh manajemen, Kades Bejalen, Lurah Tambakboyo, dan Muspika Ambarawa. Di hadapan Tajudin, Kades Bejalen Nowo Sugiarto menuturkan, obyek wisata di wilayahnya tersebut memang dimodali oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima. Pihaknya mengakui, bila seluruh perizinan memang belum ada.

“Harapan kami, Kampoeng Rawa bisa dilegalkan. Bisa dengan audiensi yang mengarah ke munculnya izin,” tuturnya.

Nowo berjanji, bersama paguyuban dan kelompok tani tetap hendak berupaya memohon pejabat terkait agar keberadaan Kampoeng Rawa menjadi legal. Menyusul warga Bejalen dan Tambakboyo, lebih kurang 300 orang saat ini tengah menggantungkan hidupnya dengan bekerja di sana.

“Ada 800 orang yang bergantung dengan Kampoeng Rawa, tidak hanya pegawainya tetap anak cucunya harus dihitung. Kalau kepala keluarga tidak kerja, dampaknya jelas juga ke anak cucu,” ucapnya.

General Manager Kampoeng Rawa, Ahmad Wiranto menambahkan, di dalam obyek wisata yang ia kelola ada sembilan pemangku kepentingan. Mulai dari manajemen, investor, pemerintah desa, paguyuban petani dan nelayan, 20 UKM, PKL, Linmas, RT, RW, hingga petani.

“Kalau jalan utama ditutup, artinya juga menutup akses petani dan nelayan menuju Danau Rawapening. Makanya, tadi saya nego bagaimana kalau di depan tidak ada kata-kata tutup melainkan libur,” pintanya.

Di sela pembacaan berita acara, Wiranto sempat mengajukan usulan, seiring dengan proses perizinan yang masih berjalan pihaknya meminta ada kesempatan untuk membuka usaha. Yang terjadi ketika mengurus izin, dirinya mengungkapkan pihak manajemen justru “diping-pong”. Informasinya harus izin sampai ke pemerintah pusat, namun dari pusat kembali dilempar ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Selalu diping-pong. Padahal ini termasuk aset nasional, kita tidak lagi berbicara kabupaten. Sembari meminta kesempatan, kita ingin ada izin,” tukasnya.

Pantauansuaramerdeka.com, usai pembacaan dan penandatanganan berita acara penutupan puluhan staf Satpol PP langsung menindaklanjuti pemasangan pita pembatas bertuliskan “GARIS PEMBATAS BELUM BERIZIN”. Tidak hanya itu, di loket masuk dan akses pintu utama Kampoeng Rawa juga dipasangi spanduk “BELUM BERIZIN, LOKASI KAMPOENG RAWA DITUTUP KARENA MELANGGAR PERDA”. 

(Ranin Agung /SMNetwork /CN39 )