13 Januari 2018 | Solo Metro

Cuti Juliyatmono Diproses Provinsi

KARANGANYAR- Surat pengajuan cuti di luar tanggungan negara Bupati Karanganyar Juliyatmono, sudah diproses Pemprov Jateng. Juliyatmono mengajukan cuti, terkait pencalonan kembali dirinya sebagai bakal calon bupati dalam Pilkada Karanganyar 2018. Pria yang akan berpasangan dengan Rober Christanto dari PDIP sebagai bakal calon wakil bupati ini akan cuti mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018.

Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar Ali Ghufron mengatakan, surat pengajuan cuti Juliyatmono sudah dikirim ke Provinsi pada Kamis (11/1). ”Senin (15/1), tim dari Provinsi akan ke Karanganyar, untuk cek administrasi terkait pengajuan cuti Bupati,” katanya, Jumat (12/1).

Dikatakannya, sesuai mekanisme yang berlaku, jika bupati dan wabup mencalonkan kembali dalam pilkada, maka jabatan Plt (pelaksana tugas) bupati akan diisi pejabat provinsi yang ditetapkan gubernur. Namun jika wabup tidak mencalonkan, maka yang akan diangkat sebagai Plt adalah wabup.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 74 Tahun 2016. ”Sekarang tinggal menunggu keputusan Gubernur terkait penetapan Plt. Keputusan Gubernur nantinya harus sudah diterima Bupati paling lambat H-7 sebelum penetapan pasangan calon (paslon).

Jika penetapan paslon dijadwalkan 14 Februari, maka pada 7 Februari SK penetapan Plt harus sudah diterima di Karanganyar,” jelasnya. Karena cuti di luar tanggungan negara, maka selama cuti Bupati harus meninggalkan fasilitas yang diperoleh terkait jabatannya. Selain harus meninggalkan rumah dinas, kendaraan dinas juga ditinggalkan. Begitu pula dengan ajudan bupati.

Fasilitas

Sedangkan fasilitas untuk Plt, sama seperti fasilitas untuk bupati definitif. ”Meski Wabup juga sudah mendapatkan fasilitas rumah dinas, mobil dinas sampai ajudan, namun jika selama menjadi Plt ingin menggunakan fasilitas bupati juga diperbolehkan. Misal mau menempati rumah dinas bupati, atau memakai mobil dinas bupati, boleh,” terangnya. Kewenangan Plt, juga sama seperti kewenangan bupati definitif.

Hanya saja Plt tidak diperbolehkan mengambil langkah strategis. Termasuk memutasi pejabat struktural, tidak diperbolehkan. Ali menambahkan, setelah masa cuti selesai, bupati akan kembali menjalankan tugas hingga periode kepemimpinannya selesai. Akhir masa jabatan Bupati-Wabup Karanganyar periode 2013- 2018 akan berakhir 15 Desember mendatang.

”Setelah masa jabatan selesai, jika nanti langsung dilakukan pelantikan bupati-wabup terpilih, berarti tidak terjadi kekosongan jabatan. Namun kalau tidak langsung dilantik, kursi bupati akan diisi oleh pejabat sementara yang ditunjuk,” imbuhnya.(H44-20)

Berita Lainnya


SMCETAK TERKINI