13 Januari 2018 | Edukasia

Belum Semua LPTK Terstandar

SEMARANG- Masih rendahnya mutu pendidikan di Tanah Air menjadi perhatian pemerintah saat ini. Salah satu penyebabnya, belum semua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terstandar.

Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Dr Ir Patdono Suwignjo MEng Sc mengungkapkan, standar yang dimaksud antara lain soal sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti belum memiliki sekolah laboratorium, sekolah mitra, san sekitar 58% LPTK belum menerapkan sistem mutu.

”Ini ditambah belum sempurnanya tata kelola LPTK, bervariasinya kualitas dosen dan kurikulum yang belum berorientasi KKNI dan capaian pembelajaran,” ungkap Patdono dalam Rapat Koordinasi Nasional VIII dan Workshop Standar Pendidikan Guru Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI), di Hotel Century Park Jakarta, Jumat (12/1).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum ALPTKSI Dr Sofyan Anif MSi dan Sekjen Dr Muhdi SH MHum yang juga Rektor Universitas PGRI Semarang (UPGRIS).

Adapun tema yang diusung dalam worskhop tersebut ”Implementasi Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru”.

Dia menyampaikan, arah kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait dengan pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas LPTK melalui beberapa strategi.

Reformasi Menyeluruh

”Reformasi LPTK secara menyeluruh perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan.

Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota),” tambahnya.

Patdono menjelaskan, penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK mestinya melalui proses seleksi berdasarkan merit system.

Selain itu, penguatan program induksi dan mentoring guru. “Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual dan pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama,” imbuh Patdono.

Direktur Pembelajaran Ristekdikti Dr Paristiyanti Nurwardani menambahkan, dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru di antaranya merujuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi (24 Standar), Standar Pendidikan Guru (SPG), Pendidikan Sarjana Pendidikan (S1), dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Terkait dengan jumlah revitaslisasi LPTK, dia mengungkapkan, tahun 2016 berjumlah 46, 2017 berjumlah 46, tahun 2018 berjumlah 75, dan pada 2019 direncanakan 75.

Ada tujuh fokus revitalisasi LPTK, antara lain penguatan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, penguatan sistem perekrutan yang komprehensif, kurikulum berorientasi KKNI, dan berwawasan masa depan.

”Selain itu, perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas dan penguatan sekolah laboratorium dan sekolah mitra,” jelasnya.(G2-49)

Berita Lainnya