20 Januari 2018 | Suara Muria

Penyerapan Anggaran Harus Tepat Waktu

REMBANG- Penyerapan APBD 2018 diharapkan bisa dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tepat waktu. Untuk mulai program penyerapan anggaran yang secara total mencapai Rp 1,86 triliun itu, pemkab intensif melakukan rapat koordinasi (rakor) antara pimpinan daerah dan OPD.

Dalam rakor terakhir, Hafidz meminta jadwal penyerapan anggaran yang sudah dibuat Bagian Administrasi Pembangunan Setda Rembang untuk bisa ditepati semua OPD. Ketepatan waktu tersebut menjadi ukuran, baik tidaknya tata kelola keuangan Pemkab Rembang. Ia menyebutkan, di tahun 2017 lalu penyerapan anggaran Pemkab Rembang terbilang baik, mencapai 95 persen.

Yang menjadi evaluasi dan perlu dilakukan perbaikan adalah progres penyerapan anggaran. ‘’Jadwal yang ada, sudah disampaikan Kabag Pembangunan. Saya mohon untuk bisa ditepati. Jadi tata kelola keuangan benar-benar riil dan standar.

Tahun 2017, serapannya kisaran 95 persen di atas nasional yang di bawah 90 persen,’’ujarnya. Bupati juga mengingatkan kepada seluruh OPD agar lebih cepat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Perencanaan dan kelengkapan dokumennya harus segera disiapkan paling tidak pada triwulan pertama.

Serapan Kegiatan

Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Subakti menambahkan, penyerapan anggaran pada tahun 2017 masih belum sesuai dengan DIPA di masing-masing OPD.

Masih terjadi penumpukan pencairan pada akhir tahun anggaran. ‘’Dengan pengalaman di tahun 2017, kami harapkan untuk serapan kegiatan pada tahun 2018 ini, diwajibkan mengacu triwulan yang telah ditetapkan pada masing-masing DPA OPD,’’ paparnya.

Menurut dia, semua skenario yang disiapkan Pemkab Rembang untuk penyerapan anggaran bertujuan agar tidak terjadi keterlambatan atau penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Serapan anggaran harus sesuai dengan mekanisme tahapan yang ada di DPA.

‘’Paling lambat, seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada akhir Januari semua RUP sudah tayang di RUP LPSE. Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Ke depan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui e-Katalog,’’ tandasnya.(lee-35)

Berita Lainnya