image
20 Januari 2018 | Wacana

Urgensi Kesejahteraan Sosial

  • Oleh Edy Purwo Saputro

"Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan pembangunan masih berkutat pada masalah kemiskinan dan kesenjangan."

RESHUFFLEkabinet pada awal 2018 dan sisa akhir Pemerintahan Jokowi menempatkan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Pergantian ini tidak lepas dari majunya Khofifah dalam pilkada Jawa Timur. Di sisi lain ada kritik dari reshuffle karena ada rangkap jabatan, namun Presiden Jokowi menepis yang pada intinya adalah mengutamakan proses kinerja.

Artinya, rangkap jabatan yang kini diemban Menperin Airlangga Hartarto lebih mengacu pertimbangan efektivitas, selain juga alasan kritis tentang sisa waktu pemerintahan. Oleh karena itu, bisa dipastikan juga di sisa waktu Pemerintahan Jokowi tidak ada gebrakan yang tajam terhadap reshuffle karena saat ini semua menteri juga terbelah fokusnya karena ada tahun politik. Terlepas dari dampak reshuffle, yang pasti, tugas berat langsung dihadapi Mensos baru Idrus Marham, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan sosial.

Argumen yang mendasari adalah kasus gizi buruk di Suku Asmat, Papua dan juga harga beras yang melambung pada awal Januari 2018 sehingga memicu sentimen terhadap aspek kesejahteraan karena ketersediaan pangan yang mudah dan murah oleh rakyat. Fakta ini menjadi signal negatif terhadap pelaksanaan tahun politik, apalagi isu beras bisa menjadi isu pilkada serentak dan pilpres 2019.

Kompleks

Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan pembangunan masih berkutat pada masalah kemiskinan dan kesenjangan. Jadi, beralasan jika laporan Pembangunan Manusia Tahun 2016 yang disampaikan UNDP Maret 2017 lalu menempatkan Indonesia pada urutan 113 dari 188 negara. Laporan ini sekaligus menegaskan kurun 25 tahun pembangunan periode 1990 - 2015 prestasi pembangunan berkembang signifikan, meskipun di sisi lain masih ada ketimpangan. Indikator capaian itu misalnya terlihat dari pendapatan nasional bruto naik 135,4 persen, angka harapan hidup naik 5,8 tahun, dan kondisi kesenjangan relatif lebih baik dibandingkan kawasan Asia Pasifik yaitu turun 19,3 persen. Hal ini secara tidak langsung menegaskan urgensi pemerataan pembangunan untuk mereduksi kesenjangan agar ke depan pembangunan memberikan kemanfaatan bagi semua.

Artinya kebijakan pemerintah melalui dana desa diharapkan bisa mereduksi ketimpangan dengan mengacu pembangunan bersumber kepentingan di daerah karena desa menggunakan dananya untuk pembangunan yang bersumber kepada kepentingannya masing-masing. Alokasi dana desa juga tidak bisa lepas dari semangat era otda. Ironisnya, era otda juga dikebiri dengan maraknya pemekaran yang lebih bermuatan politis.

Asumsi ini mengebiri otda yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di daerah. Otda tidak berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan dan ini terlihat dari semakin banyaknya daerah tertinggal, kemiskinan dan ketimpangan seperti laporan UNDP bertajuk ”Pembangunan Manusia Untuk Semua”. Data Bappenas daerah tertinggal ada 127 kabupaten dengan rincian: Papua 35 kabupaten, Nusa Tenggara 25 kabupaten, Maluku dan Sumatra masingmasing 14 kabupaten, Sulawesi 12 kabupaten, Kalimantan 11 kabupaten, dan Jawa 8 kabupaten. Ironisnya fakta di wilayah timur Indonesia masih dominan yaitu 105 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal. Hal ini memperkuat argumen tentang fakta ketimpangan dari laporan terbaru UNDP tersebut.

Data ini juga menjadi tantangan Kementerian Sosial. Fakta ketimpangan tersebut menjadi tantangan pembangunan dan keterbatasan anggaran menjadi klasik. Oleh karena itu, kerja sama bilateral dalam pendanaan pembangunan di daerah terpencil menjadi salah satu acuan untuk mereduksi ketimpangan. Paling tidak, hal ini terkait juga dengan pembangunan infrastruktur. Artinya, komitmen bilateral dari Jepang terhadap rencana pembangunan infrastruktur dan daerah terpencil merupakan komitmen yang bernilai strategis. Padahal, daerah terpencil selalu identik dengan daerah tertinggal dengan akumulasi jumlah penduduk miskin relatif tinggi, selain pengangguran yang mayoritas didominasi kelompok berpendidikan rendah. Intinya, pelaksanaan otda selama ini belum menunjukan hasil signifikan, meski marak adanya pemekaran daerah.

Harapan pemekaran daerah tidak lain untuk memacu potensi ekonomi di daerah yang mengacu sumber daya lokal dan kearifan lokal sehingga mampu memberdayakan semua potensi di daerah. Selain itu, urgensi dari optimalisasi potensi sumber daya lokal adalah untuk menciptakan produk unggulan di setiap daerah sehingga implikasinya tidak hanya memacu geliat ekonomi di daerah, termasuk dengan optimalisasi industri kreatifnya, tapi juga pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja dan bangkitnya ekonomi kerakyatan dengan kontribusi terhadap penerimaan daerah.(42)

— Dr Edy Purwo Saputro SE MSi, dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Berita Lainnya