image

SM/Hartono Harimurti

11 Februari 2018 | Bincang-bincang

Al Araf: Presiden Tidak Perlu Setujui Usul Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan dua perwira tinggi polisi aktif sebagai pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Jika usulan itu tak bertabrakan dengan undang-undang, mengapa memantik penolakan? Berikut perbincangan wartawan Suara Merdeka Hartono Harimurti dengan direktur Imparsial Jakarta, Al Araf.

Mendagri menyatakan usulan itu sesuai dengan wewenangnya. Namun mengapa muncul polemik?

Memang penunjukan pelaksana tugas gubernur untuk mengisi kekosongan posisi gubernur baik karena masa jabatan yang akan habis maupun karena diharuskan cuti karena mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah yang bersangkutan adalah wewenang Mendagri. Namun langkah Mendagri mengusulkan perwira tinggi aktif polisi sebagai pelaksana tugas gubernur tidak tepat. Itu perlu dikoreksi.

Mengapa?

Rencana Mendagri itu harus dikaji kembali, karena pemilihan perwira tinggi aktif Polri itu kental dugaan dimensi politisnya. Kondisi itu tentu tidak hanya akan rawan politisasi, tetapi menimbulkan kecurigaan publik. Publik curiga kemungkinan ada kepentingan politik di balik pengusulan itu.

Mengapa harus dicurigai? Bukankah Mendagri mengajukan dua perwira tinggi Polri itu untuk lebih menjamin keamanan di provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah?

Apalagi pemilihan gubernur di daerah yang tentu butuh pertimbangan soal keamanan secara tersendiri? Dalih penempatan perwira aktif Polri itu untuk menjamin keamanan di daerah rentan konflik karena sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah merupakan alasan yang tidak berdasar.

Untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, langkah penting dan perlu dilakukan adalah mendukung dan memperkuat peran dan tugas yang dijalankan kepolisian itu sendiri. Itu langkah penting yang tepat.

Penempatan perwira polisi aktif sebagai pelaksana tugas gubernur di beberapa daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bukan memperkuat, melainkan justru melemahkan peran kepolisian di tengah proses pengamanan pelaksanaan pemilihan kapela daerah. Itu juga bisa berbahaya.

Mengapa berbahaya?

Langkah itu justru memunculkan polemik yang membuat kondisi politik menjadi kisruh, karena menempatkan perwira tinggi dari institusi kepolisian menjadi sorotan dan bahkan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu.

Dinamika itu akan mendorong kondisi keamanan selama gelaran pemilihan kepala daerah 2018 berjalan tidak kondusif. Sudah ada contoh baik dari penyikapan pemerintah terhadap pemilihan gubernur. Maka seperti saat pemilihan kepala daerah di DKI itulah yang seharusnya menjadi contoh.

Apa yang harus jadi contoh?

Ya, pemilihan gubernur di DKI Jakarta yang sedemikian penuh dinamika politik cukup panas, tetapi yang menjadi pelaksana tugas gubernur berasal dari kalangan sipil. Bukan perwira tinggi aktif Polri. Dan kondisi di DKI Jakarta, alhamdulillah, berjalan damai akhirnya.

Dalam konteks itu, yang menentukan jaminan keamanan bukan pelaksana tuga gubernur. Namun langkah kepolisian yang antisipatif dalam mengamankan pemilihan kepala daerah, dibantu masyarakat yang ingin kondisi kondusif.

Jadi timbul kesadaran dan rasa kebersamaan di masyarakat untuk menjaga kondisi. Saya yakin masyarakat ingin kondisi yang aman, damai, senang saat dan seusai pemilihan kepala daerah. Masyarakat tidak ingin terpecah belah.

Perkembangan terakhir, Mendagri menyatakan sekarang ada di tangan Presiden menyetujui atau tidak usulan itu. Bagaimana sebaiknya langkah Presiden?

Presiden tak perlu menyetujui usul Mendagri. Presiden perlu memperhatikan reaksi yang berkembang akhir-akhir ini. Sudah begitu banyak pihak menyikapi secara kritis usulan Mendagri itu.

Bagaimana bila Presiden menyetujui?

Kalau kelak Presiden menyetujui tentu akan muncul kecurigaan kepada Presiden. Curiga bahwa Presiden memang memiliki kepentingan di balik itu.

Karena itu, Presiden sebaiknya tidak menyetujui usulan Mendagri tersebut. Perlu saya tekankan, salah satu elemen dan kunci penting keberlangsungan politik elektoral kita agar demokratis, aman, dan damai adalah keterjagaan kenetralan TNI, Polri, dan aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah.

Semua pihak, khususnya pemerintah dan elite politik, jangan sekali-kali memberikan ruang bagi politisasi institusi TNI, Polri, dan aparatur sipil negera untuk kepentingan pemenangan elektoral.

Bila hal itu bisa terjaga, lalu masyarakat terus dimotivasi untuk bersama menjaga kondisi agar tetap kondusif dan tidak mau diprovokasi segelintir oknum untuk berbuat curang, maka pemilihan kepala daerah akan berlangsung secara damai.(44)

Berita Lainnya