15 Februari 2018 | Fokus Jateng

Taruna Akpol Harus Netral

SEMARANG- Pada masa kampanye dan menjelang digelarnya Pilkada 2018 ini, Polri melakukan langkah antisipasi terhadap penyebaran konten hoax maupun ujaran kebencian. Pasalnya menjelang pilkada, persebaran ujaran kebencian diprediksi bakal meningkat.

“Termasuk di dunia maya kami juga mempersiapkan dengan mengantisipasi melakukan patroli-patroli dunia maya,” kata Direktur Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri, Brigjen M Fadil Imran di sela-sela seminar sekolah taruna tingkat IV angkatan 49/Prawira Hirya dengan tema “Pemanfaatan Teknologi untuk Polri yang Prometer dalam Menghadapi Pemilu Pilkada Serentak 2018” di Gedung Serbaguna Akpol Semarang, Selasa (13/2).

Acara dibuka oleh Gubernur Akpol, Irjen Rycko Amelza Dahniel menghadirkan pembicara dalam seminar tersebut Kapuslabfor Polri Brigjen Pol Alex Mandalika, Dosen ITE Akpol Iwan Nur Adi, Dirlantas Polda Jateng Kombes Bakharudin Muhammad Syah dan sebagai moderator dosen Akpol Rodiyah Tangwun.

Fadil Imran menjelaskan antisipasi yang akan dilakukan oleh Polri yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada tim siber dan terlebih khusus kepada para penyidik tim siber. “Kami membuat pelatihan-pelatihan ketika menghadapi ada ujaran kebencian di media sosial, kemudian jika ada kasus yang akan dilaporkan, maka kami sudah siap untuk menghadapi itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kapuslabfor Polri Brigjen Pol Alex Mandalika menyatakan perkembangan teknologi sangat membantu Polri dalam mengungkap kasus-kasus rumit. Sebab, dalam menyelesaikan kasus kini tak hanya mengandalkan pengakuan tersangka tetapi akan lebih maksimal dengan menggunakan teknologi. “Polri memiliki peralatan yang sangat canggih. Termasuk nanti jika muncul kasus-kasus yang terkait Pilkada, kami siap membantu dengan peralatan yang kami miliki,” tambahnya.

Gubernur Akpol Sementara itu, Gubernur Akpol Irjen Rycko Amelza menegaskan terkait pilkadaseluruh taruna di Akpol Semarang harus bersikap netral dalam proses Pilkada 2018. Pasalnya, meski statusnya mahasiswa tetapi sejak resmi menjadi taruna Akpol, mereka sudah masuk sebagai anggota institusi Polri.

“Dari awal menjadi taruna Akpol mereka sudah disumpah juga sebagai anggota Polri. Dengan demikian sesuai aturan, maka mereka juga harus netral seperti Polri dalam Pilkada ini,” kata dia. Lebih lanjut Rycko mengungkapkan terkait dengan tersebut maka taruna tidak diperbolehkan atau menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan politik praktis. Meski demikian, dari sisi akademis taruna dipersilakan untuk melakukan kajian-kajian akademik guna memberikan sumbangsih pemikiran ke masyarakat.

“Seperti dengan penyelenggaraan seminar kali ini. Selain sebagai syarat untuk menempuh sebelum para taruna melakukan penelitian, kegiatan ini juga digelar untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pilkada bagi peserta yang berasal dari berbagai kampus di Jateng,” kata dia. Rycko menyatakan seminar ini dimaksudkan agara anak muda memiliki pemahaman mendalam mengenai netralitas Polri dalam pilkada. Selain itu, para calon pemimpin bangsa ini dapat saling bersilaturahmi membangun kerja sama untuk memperkuat persaudaraan.( G2-54)

Berita Lainnya