15 Februari 2018 | Fokus Jateng

Ketua DPC PPP Laporkan Mukhlis ke Polres Semarang

  • Klaim sebagai Sekretaris DPW PPPJateng

UNGARAN- Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Semarang Nurul Huda, Rabu (14/2), melaporkan Mukhlis Mursidi, warga Jaten, Juwiring, Klaten, ke Mapolres Semarang, atas dugaan tindak pidana menggunakan martabat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pengaduan dilakukan setelah pada 13 Februari lalu Nurul membaca berita di media online yang menyebutkan Mukhlis adalah Sekretaris DPW PPP Jateng (di bawah kepemimpinan Djan Faridz), dalam sebuah acara di Bandungan, Kabupaten Semarang.

‘’Ada oknum yang mengaku sebagai pimpinan PPP Jateng. Karena itu, saya atas nama ketua DPC PPP Kabupaten Semarang melaporkan hal itu ke Mapolres Semarang. Kami merasa dirugikan atas pernyataan terlapor (Mukhlis Mursidi-Red),’’ kata Nurul Huda, kemarin. Nurul menegaskan, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI N0 MH-06 AH 11.01 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PPP masa bakti 2016-2021, Ketua Umum dijabat Ir HM Romahurmuzy MT dengan Sekjen Arsul Sani.

‘’Lalu berdasarkan SK DPP 22 Juli 2016 yang ditandatangani Ketua umum Romahurmuzy (Gus Romi) dan Sekjen Arsul Sani menunjuk Abdul Syukur sebagai Sekretaris DPW PPP Jateng. Dengan demikian, pernyataan terlapor yang mengaku sebagai Sekretaris DPW PPP Jateng adalah tidak benar,’’ kata Nurul didampingi sejumlah kader PPP. Menurut Nurul, di sejumlah media Mukhlis Mursidi menyatakan sebagai Sekretaris DPW PPP Jateng.

Kebingungan

Dalam pernyataan pengaduan ke polisi, Nurul juga menyebutkan tindakan Mukhlis menimbulkan keresahan dan kebingungan simpatisan setia PPP maupun kader PPP. Dikatakan, baru-baru ini Mukhlis menghadiri acara dukungan terhadap Cagub Sudirman Said serta menggagas strategi pemenangan.

‘’Padahal, instruksi dari DPP PPP jelas merekomendasikan dukungan PPP kepada Cagub Ganjar Pranowo dan Gus Yasin,’’ tandas Nurul. Menanggapi pengaduan Nurul ke polisi, Mukhlis mempersilakan dan siap mengikuti proses hukum. ‘’Silakan saja nggak papa.

PPP saat ini masih ada dualisme, meskipun SK Menkum dan HAM menyatakan Gus Romi (sebagai ketua umum). Kami mendasarkan pada Mahkamah Partai/ MP No 49/ DPP/ 2014, sehingga SK untuk Gus Romi bertentangan,’’ kata Mukhlis yang berpegang pada kepengurusan versi Muktamar Jakarta. Menurutnya, sampai saat ini mesin partai untuk dukungan terhadap Cagub Sudirman Said tetap berjalan.(H14-27)

Berita Lainnya