image

SM/Basuni H : PIMPIN UPACARA : Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati memimpin apel pagi di halaman Setda Sragen yang diikuti ASN di lingkungan Pemkab Sragen, kemarin. (60)

15 Februari 2018 | Solo Metro

Pemkab Ajukan 2.600 Formasi ASN ke Pusat

SRAGEN- Hingga saat ini, Pemkab Sragen masih menunggu petunjuk dari pusat terkait perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski demikian, Pemkab telah mengajukan 2.600 formasi ke Pemerintah Pusat. Meskipun masih memiliki 9.852 orang ASN, tetapi Pemkab Sragen masih mengalami banyak kekurangan pegawai, khususnya guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ASN Pemkab Sragen semakin berkurang setelah para guru SMA dan SMK ditarik menjadi pegawai provinsi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sarwaka mengatakan, hingga saat ini memang belum ada keputusan dari pusat terkait perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sampai saat ini memang belum ada apa-apa, belum ada rapat, belum ada perintah, jadi saya belum bisa menyampaikan lebih lanjut,” tandas Sarwaka saat ditemui, Rabu (14/2).

Mantan Staf Ahli Bupati dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ini mengungkapkan, kali terakhir Pemkab mengajukan formasi kepada pusat sebanyak 2.600 orang sesuai kebutuhan. Tetapi semuanya menjadi wewenang pusat dan pihaknya hanya bisa menunggu. Meski sudah mengajukan formasi sebanyak 2.600 orang sesuai kebutuhan, tetapi tidak mungkin semuanya bisa disetujui pusat. Maksimal jumlah yang disetujui sebanyak jumlah ASN yang pensiun setiap tahun. Pada 2018, ada 600 orang ASN yang purnatugas.

Penerimaan ASN nanti juga tetap melihat struktur keuangan daerah, hal ini juga bertujuan untuk tidak membebani keuangan daerah. Dari semua ASN, yang paling banyak mengalami kekurangan adalah guru, khususnya guru SD. Saat ini Pemkab Sragen hanya memiliki 550 orang guru SD. Jumah itu jelas jauh dari ideal, sebab bila di Sragen ada sekitar 500 SD, maka dibutuhkan 3.000 orang guru SD. “Yang paling banyak kekurangan memang guru SD, setelah itu tenaga kesehatan,” kata mantan Camat Gondang ini.

Kualitas

Sarwaka mengungkapkan, sementara untuk petugas pelaksana atau staf yang masih ada sebenarnya masih cukup hanya memang perlu ditingkatkan kualitasnya. Misalnya, mereka yang sudah senior dan memasuki masa pensiun, kemampuan dalam teknologi informasi kurang menguasai.

Permohonan untuk guru SD memang paling banyak disusul tenaga kesehatan, karena yang dibutuhkan adalah tenaga fungsional tertentu, seperti guru dan tenaga kesehatan serta tenagatenaga yang mendukung seperti pelaksana di pertanian dan pekerjaan umum. Saat ditanya bagaimana mengatasi kekurangan tenaga ini, sementara ini satuan kerja (satker) banyak yang membantu. Misalnya, di BKPP banyak tenaga alih daya untuk pekerjaanpekerjaan tertentu, seperti kebersihan, tenaga keamanan, dan pengemudi. “Hal seperti itu boleh dilakukan,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Suwardi mengatakan, kekurangan paling banyak memang untuk guru SD. Setiap tahun rata-rata ada sekitar 200 guru yang purnatugas. Kekurangan tenaga guru SD membuat satu SD hanya memiliki rata-rata tiga atau empat guru ASN, termasuk kepala sekolah.(H53-60)

Berita Lainnya