15 Februari 2018 | Hukum

KPK Tangkap Bupati Subang

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah, Rabu (14/2). Kali ini, lembaga antirasuah itu menangkap Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih."Iya (ada penangkapan), di Subang," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin.

Imas ditangkap bersama tujuh orang lain. Imas sebelumnya merupakan wakil bupati Subang. Dia dilantik menjadi bupati lantaran Bupati Ojang Sohandi ditangkap KPK pada 2016 karena mneyuap jaksa Kejati Jabar dalam kasus korupsi anggaran BPJS 2015. Imas merupakan politikus Partai Golkar. Pada Pilkada 2018 ini, dia kembali mencalonkan diri. Imas berpasangan dengan Sutarno dan diusung oleh Golkar-PKB. Imas diduga menerima suap pemberian izin kepada pihak swasta. "Dari identifikasi awal, transaksi diduga terkait dengan kewenangan perizinan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (14/2).

Febri menyatakan, KPK turut mengamankan sejumlah uang dari tangan Imas dalam operasi senyap itu. Namun, dia belum bisa merinci jumlahnya. Mereka yang ditangkap berasal dari swasta dan pegawai di lingkungan Pemkab Subang. "Dari kegiatan tadi malam, diamankan delapan orang, termasuk kepala daerah di Subang, kurir, swasta dan unsur pegawai setempat," kata Febri.

Menurut Febri, delapan orang yang ditangkap itu telah dibawa ke gedung KPK. Mereka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Imas memiliki harta dengan nilai fantastis. Politikus Golkar itu tercatat mempunyai kekayaan mencapai Rp 50,9 miliar berupa tanah bangunan Rp 47,9 miliar.

Dia memiliki 36 bidang tanah dan bangunan di Subang. Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sedih dan prihatin dengan rentetan kasus tangkap tangan terhadap kepala daerah oleh KPK. "Saya baru dapat informasi (penangkapan Imas). Staf kami langsung mengecek ke KPK. Terus terang, kami sangat sedih dengan kejadian itu," kata Mendagri usai menghadiri seminar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jateng di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Rabu (14/2) siang.

Tjahjo masih menunggu pengumuman resmi KPK berkaitan dengan OTT tersebut, terutama menyangkut status Imas sebagai tersangka. Setelah itu, baru pihaknya akan mengambil langkah. Bila Imas ditahan, Mendagri akan menunjuk pelaksana tugas (Plt). "Kami belum mendapat laporan detail. Kalau tak ditahan, harus kita hargai sampai prosesnya punya ketetapan hokum,'' ujarnya.(G10,K32,cnn-39)

Berita Lainnya