image

SM/Antara : RAPAT PARIPURNA: Suasana Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2). Dalam rapat tersebut DPR menunda pelantikan pimpinan baru yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena belum ada penomoran tentang hasil revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). (66)

15 Februari 2018 | Berita Utama

DPR Merusak Sistem

  • Revisi UU MD3

JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyoroti pasal yang memungkinkan pengkritik DPR dipidana. Menurutnya, DPR sudah merusak sistem ketatanegaraan.

”Ya memang begitu, DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan ya. Soalnya problem etik dicampur aduk dengan problem hukum. Jadi kalau apa namanya, DPR mau ikut campur penegakan hukum itu tidak boleh,” ujar Mahfud di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Pasal antikritik itu adalah Pasal 122 Undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang memberi wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum bagi pihak yang ingin merendahkan DPR.

Mahfud mencontohkan soal penghinaan DPR yang dianggap tidak perlu memerlukan dewan etik karena dalam KUHP telah diatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat publik. ”Kan sudah ada hukumnya, kenapa dimasukkan bahwa MKD yang harus melapor dan melakukan proses hukum. Itu sudah menjadi penegak hukum, padahal itu lembaga demokrasi, nah untuk menegakkan hukum itu ada lembaga nomokrasi,” terangnya.

Terpisah, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak UU MD3 direvisi lagi karena dinilai berdampak pada kehidupan berdemokrasi. Jika DPR menolak, Presiden Jokowi diminta untuk menerbitkan perppu (peraturan pengganti undang-undang). Peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) Almas Syafrina menilai pemerintah seharusnya bisa menjadi pihak yang berinsiatif untuk mendorong revisi kembali UU MD3. Sebab, UU MD3 disebut menguntungkan pihak DPR. ”Apabila DPR menolak untuk melakukan revisi kembali terhadap UU MD3 yang menguntungkan mereka itu, kami mendorong Presiden mengeluarkan perppu yang menerapkan poin-poin bermasalah dalam UU MD3 kita yang baru,” kata Almas di Sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Almas menyampaikan ini dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3. Hadir bersamanya Arif Aziz dari change.org, Syamsuddin Alimsyah dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Fadli Ramadhanil dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Mereka juga membuat petisi menolak UU MD3 yang dapat diakses di change.org. Almas menyebut ada empat poin yang bermasalah di UU MD3. Keempat poin itu penambahan jumlah kursi pimpinan DPR, pemeriksaan dan permintaan dari penegak hukum kepada anggota DPR harus melalui MKD sebelum kemudian izin presiden, pengkritik DPR dapat diberikan sanksi pidana atau diproses DPR jika dinilai merendahkan anggota DPR, dan tentang pemanggilan paksa. Kritik juga disampaikan Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Totok Yuliyanto. Dia menilai aturan bahwa seseorang bisa dianggap menghina dan dipidanakan saat berpendapat dan berekspresi tentang anggota DPR, dinilai sebagai hasil sesat pikir. Begitu pula pada pasal yang mengatur hal serupa di KUHPuntuk presiden. ”Terjadi sesat pikir dalam rangka ‘menjaga kehormatan’ baik untuk presiden maupun DPR/anggota DPR,” kata Totok dalam siaran persnya.

Karena menurutnya, sudah seharusnya presiden dan anggota DPR (dari segi internal) menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Sebaliknya (dari segi eksternal), membuka ruang yang luas bagi publik untuk mengawasi, mengevaluasi dan memberikan masukan, termasuk kritik. ”Bukan sebaliknya malah memidanakan orang yang mengkritiknya. Dengan demikian, terjadi pengkhianatan terhadap mandat reformasi. Salah satu masalah fundamental dari rezim otoriter Orde Baru adalah pembungkaman publik,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu merupakan warisan dari kolonial Belanda yang melarang masyarakat mengkritik presiden, wakil rakyat, dan lain-lain dengan menerbitkan UU Subversif Pasal 134, 135 dan 136 KUHP tentang penghinaaan terhadap raja, ratu, dan gubernur jenderal. ”Maka dari itu, pasca-Reformasi, seluruh ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan menempatkan diri sama seperti raja dan ratu pemerintah kolonial, merupakan kontradiksi dari makna DPR yang harusnya berwatak wakil rakyat dan bukan justru raja (dari) rakyat,” ujarnya.

Dia khawatir proses demokrasi juga akan mengalami stagnansi ketika masyarakat dibayang-bayangi ketakutan dalam mengkritik orang yang mereka pilih (DPR dan Presiden). ”Sepanjang tahun 2017 saja, tercatat kehadiran anggota selama masa sidang Paripurna hanya 41,43 %, dan hanya 12 % RUU yang berhasil disahkan (5 RUU dari 50 RUU yang masuk dalam prolegnas). Padahal anggaran mengalami kenaikan signifikan dari sekitar Rp 3,7 Triliun (2016) ke Rp 4,8 Triliun (2017). Bagaimana bisa, untuk tidak dikritik,” sergahnya.(H28,dtc-67)

Berita Lainnya