13 Maret 2018 | Hukum

Agus Pastikan Ada Tersangka Baru

  • Setnov Terindikasi TPPU

JAKARTA- Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan akan ada tersangka lain yang dijerat berkaitan dengan kasus korupsi proyek Ee-KTP. Teranyar, KPK telah mengumumkan dua tersangka baru, yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

”(Kasus e-KTP) belum (berhenti), selalu kita mengikuti perkembangan hasil penuntutan di pengadilan, kita ikuti. Berda- -sarkan itu, kita ambil langkah berikutnya,” ujar Agus di kantornya, Senin (12/3). Dia meminta publik selalu mengikuti perkembangan kasus korupsi E-KTP tersebut. Sejauh ini, KPK sudah menjerat delapan orang tersangka, tiga di antaranya telah divonis bersalah.

”Untuk itu, E-KTPkita ikuti saja,” ucap Agus. Tiga orang yang telah divonis terkait kasus E-KTPadalah Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Menyusul kemudian Setya Novanto, yang masih menjalani proses di Pengadilan Tipikor Jakarta. Lalu, ada nama Anang Sugiana Sudihardjo, yang segera duduk sebagai terdakwa.

Sementara itu, yang masih berada dalam proses penyidikan adalah Markus Nari, Made Oka Masagung, dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Sementara itu, KPK menyebut kerugian keuangan negara terkait korupsi proyek E-KTP senilai Rp 2,3 triliun. Hitungan itu dibenarkan oleh auditor investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Suaedi.

Suaedi dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek E-KTPdengan terdakwa Setya Novanto. Dia memaparkan hitungan yang menghasilkan kerugian keuangan negara Rp 2,3 triliun. ”Kami lakukan (penghitungan kerugian keuangan negara) atas permintaan penyidik KPK atas kasus E-KTP,” ujar Suaedi saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Suaedi, penghitungan dilakukan dengan menelisik unsur-unsur terkait pengadaan proyek itu. Dia menyebut unsurunsur yang diperhatikan meliputi pengadaan blangko E-KTP hingga gaji pendamping di tingkat kecamatan dan kota.

Penghitungan Kerugian

”Metode penghitungan kami lakukan bisa dilihat di BAP(berita acara pemeriksaan). Unsur kerugian negara terdiri atas pengadaan blangko E-KTP, pengadaan hardware dan software, pengadaan sistem AFIS, jaringan komunikasi data, gaji help desk pendamping kecamatan dan kota.

Maka kami dapatkan penghitungan kerugian negara,” ucap Suaedi. ”Kesimpulan kriteria itu ya, semua berapa kerugian negara?” tanya jaksa KPK pada Suaedi. ”Berdasarkan hal-hal tadi, hasil audit atas pekerjaan E-KTP 2011-2012 adalah Rp 2,3 triliun,” jawab Suaedi.

Suaedi juga mengaku meminta pendapat ahli lain dalam melakukan penghitungan itu. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut terdakwa korupsi proyek E-KTP Setya Novanto terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dugaan ini muncul dari sejumlah transaksi luar negeri yang diduga ditujukan untuk Setnov.

Hal ini diungkapkan Yunus saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang kemarin. ”Kalau ada transaksi dengan modus menyembunyikan asal usul transaksi bisa dianggap layering (memindahkan uang secara beberapa kali untuk menyamarkan transaksi),” kata Yunus.

Tahapan pencucian uang, terdiri dari placement atau penempatan uang, layering, dan integration atau diputar kembali untuk investasi. Sementara itu transaksi yang diduga digunakan Setnov adalah dengan skema barter dolar melalui sesama money changer yang berasal dari PTBiomorf di Negara Mauritus milik pengusaha Johannes Marliem.(dtc,cnn-67)

SMCETAK TERKINI