23 Maret 2018 | Internasional

Tiongkok Diminta Siapkan Aksi Militer

  • Sikapi UU Kerja Sama AS-Taiwan

BEIJING- Surat kabar milik pemerintah Tiongkok menyebutkan bahwa Beijing seharusnya menyiapkan aksi militer terhadap Taiwan dan menekan AS setelah Washington meloloskan undangundang kerja sama dengan Taipei.

Pemerintahan di Beijing marah setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendorong pemerintahannya mengirim pejabat senior ke Taiwan dan sebaliknya pada pekan lalu. Sementara itu di Taipei dikabarkan, Wakil Menteri Luar Negeri Alex Wong mengatakan komitmen AS kepada Taiwan berada di titik terkuat.

Dia juga menyebut pulau itu merupakan inspirasi bagi kawasan Indo- Pasifik. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi pembangkang. Presiden Xi Jinping pada Selasa lalu mengancam negara tersebut akan menerima ”hukuman bersejarah” karena upaya separatisme. Dalam artikel editorialnya yang dikutip Reuters, Global Times menyatakan pemerintah Tiongkok semestinya ”menyerang balik” undang-undang yang diloloskan AS.

Konsekuensi Serius

”Tiongkok bisa menekan AS pada area kerja sama bilateral lain seperti isu Semenanjung Korea dan nuklir Iran. Tiongkok juga bisa memosisikan diri melawan AS di organisasi internasional seperti PBB.” ”Tiongkok daratan juga harus mempersiapkan aksi militer langsung di Selat Taiwan.

Pemerintah harus memastikan eskalasi pertukaran pejabat ASTaiwan akan membawa konsekuensi serius bagi Taiwan,” kata koran yang diterbitkan Partai Komunis Tiongkok itu. ”Surat kabar ini telah menyarankan agar Tiongkok daratan bisa mengirim pesawat dan kapal tempur melintasi jalur tengah Selat Taiwan. Hal ini bisa diimplementasikan bertahap, bergantung pada situasi lintas selat.” Masalah seputar pulau itu adalah salah satu isu paling sensitif bagi Tiongkok yang bisa memicu pertikaian militer. Menekankan ancaman, Taiwan mengirim kapal dan pesawat pada Rabu (21/3) untuk membayangi kapal induk Tiongkok yang melintasi selat. Global Times menyatakan ”unifikasi damai” tidak selalu berarti proses yang berharmoni dan menyenangkan. ”Tongkat lebih berarti daripada bunga dalam jalan menuju reunifikasi damai,” kata surat kabar itu.

Sikap keras Tiongkok meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, anggota partai pro-kemerdekaan Taiwan, pada 2016. Tiongkok curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan secara resmi.

Hal itu tidak bisa ditoleransi para pemimpin Partai Komunis di Beijing, meski Tsai telah mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen menjaga perdamaian.(cnn-25)