image

SM/dok

01 April 2018 | Bincang-bincang

Muhtar Said:

Hukum Bukan Alat Penindas

Acap muncul pengutaraan bahwa negara kita adalah negara hukum; pengelolaan negara beralas dan bersendi hukum. Perlakuan terhadap setiap dan semua warga negara di hadapan hukum sama. Benarkah? Bagaimana sistem hukum terbangun?

Berikut perbincangan wartawan Suara Merdeka Gunawan Budi Susanto dengan direktur Pusat Studi Pemikiran Tokoh Hukum (Pustokum) Jakarta, Muhtar Said SH MH.

Bagaimana pemikiran dan sistem hukum yang terbangun dan berlaku di negara kita dari masa prakemerdekaan sampai Indonesia (merdeka)?

Indonesia unik. Bangunan sistem masyarakat Indonesia adalah feodal, sehingga memengaruhi sistem hukumnya, yakni pemberlakuaan hukum adat. Para penegak hukumnya adalah para raja atau tetua adat. Kemudian, pada zaman kolonial, Belanda menerapkan sistem hukumnya di Indonesia yang lebih menekankan pada kepastian hukum yang bersumber dari undang-undang. Percampuran hukum itu sampai saat ini (pascakemerdekaan) masih berlaku karena hukum adat dan undangundang masih menjadi sumber hukum di Indonesia.

Ke (negara) mana sistem hukum di negeri kita mengacu?

Sistem hukum di Indonesia mengacu ke Eropa kontinental, yakni mengedepankan peraturan tertulis. Belanda menjadi negara yang punya andil paling banyak dalam penerapan sistem Eropa kontinetal di Indonesia. Sampai sekarang banyak sarjana hukum kita yang meneruskan sekolah ke Belanda.

Bagaimana kontribusi para pendiri bangsa, terutama para ahli hukum, dalam membangun sistem hukum di negeri ini?

Setahu saya ada Mr Soepomo yang pernah meneliti untuk mencari konsep hukum di Indonesia yang berbasis budaya Indonesia. Soepomo disuruh oleh Ter Harr, karena hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Namun penelitian itu tidak selesai karena Jepang menyerang Indonesia.

Siapa saja mereka?

Banyak. Namun dalam penelitian saya, secara detail ada beberapa orang, yakni Mr Soepomo, Muhammad Yamin, dan Mr Budhyarto (pendiri Universitas Gadjah Mada). Selain para sarjana hukum, ada juga tokoh nonhukum tetapi banyak meneliti persoalan yang selalu menekankan bahwa sistem hukum Indonesia harus sesuai dengan jiwa bangsa. Orang itu adalah Tan Malaka. Karena itulah, dulu, saya menulis buku berjudul Politik Hukum Tan Malaka. Ha-ha-ha....

Apa dan bagaimana secara garis besar pemikiran mereka, terutama yang berkontribusi paling menonjol, baik dari sisi pemikiran yang progresif maupun dari pemikiran yang kemudian diberlakukan?

Penjelasan tentang pemikiran setiap tokoh tentu memakan banyak waktu. Saya contohkan Mr Soepomo saja. Soepomo melahirkan pemikiran negara integralistik. Dia mengandaikan negara dan masyarakat seperti tubuh manusia, sehingga ada saling ketergantungan. Tangan tidak bisa bekerja tanpa diperintah otak, begitu seterusnya. Apa artinya? Tujuan hukum diadakan untuk kepentingan masyarakat. Jika hukum diciptakan untuk menyakiti masyarakat berarti sudah melenceng jauh dari kodrat hukum. Karena itu, hukum harus sesuai dengan roh masyarakat.

Kini, bagaimana seyogianya wujud nyata untuk mengapresiasi pemikiran para tokoh hukum dari masa sebelum kemerdekaan - yang menjadi acuan atau sendi p embangunan hukum itu?

Menggerakkan dunia literasi di kampus yang memiliki ilmu hukum. Sudah saatnya kampus tidak perlu mengikuti keinginan pasar karena dunia pendidikan bukan pencetak “robot”, melainkan pencetak ilmuwan. Sudah saatnya skripsi atau tesis berbicara mengenai tokoh pemikiran hukum. Supaya sanad keilmuan hukum bisa terlacak, sehingga konsep hukum ke depan terumuskan dengan baik.

Mazhab hukum apa dan bagaimana yang seyogianya bertumbuh?

Mazhab hukum progresif. Pada awal kelahirannya, ilmu hukum bersifat preskriptif; alat untuk menyelesaikan permasalahan di masayarakat. Karena itu, dibentuklah peraturan-peraturan tertulis untuk menegaskan bahwa perbuatan itu salah. Peraturan tertulis itu bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk bermasyarakat. Apabila peraturan itu dirasakan tidak mempunyai kekuatan, dimasukkanlah sanksi-sanksi. Ternyata lambat-laun terjadi obesitas peraturan.

Banyak peraturan untuk mengatur ini dan itu, tetapi permasalahan tetap saja muncul. Banyak orang di luar hukum selalu mem-bully orang yang kuliah di fakultas hukum sebagai “sarjana pasal”, “orang yang hafal pasal”, dan lain sebagainya. Muncul keresahan di kalangan para pemikir hukum mengenai persoalan itu; ketika banyak peraturan dibuat, tetapi tetap saja muncul permasalahan. Kegelisahan seperti itu dijawab oleh begawan hukum progresif Prof Dr Satjipto Rahardjo SH atau Prof Tjip. Prof Tjip lewat hukum progresif menekankan supaya para sarjana hukum berhukum menggunakan hati nurani.

Peraturan undang-undangan yang buruk, tetapi jika dipegang oleh orang yang baik akan membuat hukum pun menjadi baik. Pasal-Pasal dalam undang-undang, menurut pendapat Prof Tjip, harus dimaknai secara kontekstual dan sesuai dengan keadaan zaman. Jadi tidak memerlukan peraturan baru untuk menyelesaikan persolan yang terus-menerus berkembang. Dan, obesitas peraturan perundang- undangan pun tidak akan terjadi.

Mazhab apa dan bagaimana pula yang cenderung dirujuk dan diterapkan?

Pada era sekarang ini yang harus dirujuk adalah mazhab hukum progresif karena berhukum secara baik adalah menggunakan hati nurani.

Bagaimana konsekuensinya bagi penegakan (dan tertib) hukum di negeri ini sekarang?

Berhukum menggunakan mazhab hukum progresif tidak memiliki konsekuensi. Konsekuensi bagi para hakim atau penegak hukum lain yang menerapkan mazhab hukum progresif paling-paling jabatan mereka naik. Sudah banyak contoh.

Bagaimana kontribusi akademisi dan pemikir bidang hukum sekarang?

Mereka banyak berkontribusi kepada negara, terutama dalam soal pendidikan hukum. Ya, memang ada juga yang menjual ilmu hukum untuk kepentingan pribadi, sehingga menutup mata atas penindasan terhadap masyarakat.

Padahal, hukum instrumen penindasnya adalah hukum. Namun orang yang masuk golongan itu tidak banyak. Jauh lebih banyak yang menyadari, hukum bukan sebagai alat penindas. Hukum semestinya menjadi peranti untuk mengayomi masyarakat.(44)