13 April 2018 | Edukasia

Untag Kaji Budaya Hukum Desa Adat

DENPASAR- Ratusan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Untag Semarang menjalankan aktivitas kuliah kerja praktik (KKP) 2018, di Denpasar, Bali, selama hampir sepekan ini. Aktivitas itu, bagian dari perkuliahan lapangan guna mempelajari budaya hukum dan pencegahan aksi teror berbasis peran aktif masyakat.

”Masyarakat Bali dikenal dengan adat dan tradisinya. Kondisi itu menjadikan terdapat budaya hukum seperti desa adat yang masih tetap lestari meski usianya ratusan tahun.

Belum lagi kesadaran tinggi masyarakatnya terhadap ketertiban dan keamanan wilayahnya,” tutur Dekan FH Untag, Dr Edy Lisdiyono, saat dihubungi via telepon, kemarin. Diakui, Bali menarik untuk menjadi lokasi KKP. Sebab, keberadaan banyak desa adat yang masih lestari memiliki daya pesona tersendiri.

Utamanya kemenarikan dalam persoalan kajian hukum di masing-masing desa adat. ”Pemerintah Kolonial di era tahun 1.900 membentuk sistem administrasi pemerintahan desa baru. Muncul keberadaan desa adat atau pakraman dan desa dinas,” urainya. Desa pakraman berfungsi melayani kepentingan adat, budaya, dan keagamaan masyarakat.

Adapun, desa dinas selayaknya desa atau kelurahan pada umumnya melayani kebutuhan administrasi rakyat berkenaan kependudukan, pendidikan, dan sebagainya. ”Kondisi ini juga tidak mudah ditemui di luar Bali. Jadi untuk bisa mengkaji persoalan ini, mahasiswa dan dosen seyogianya memang datang langsung ke desa adat,” ucap peraih gelar doktor dari Undip ini didampingi Ketua Panitia, Kunarto, dan Humas FH, Hudi Karno Sabowo.

Dia menambahkan, tak cukup menggali data dan informasi di desa adat, peserta KKP juga diajak mengunjungi berbagai instasi yang menjadi ujung tombak penegakan hukum di Pulau Dewata.

Tak kurang mereka akan melaksanakan audiensi dengan pihak Polda dan Badan Pertanahan Nasional Bali. Selain itu diselenggarakan pelaksanaan seminar nasional bersinergi dengan Universitas Warmadewa Bali mengenai pemberantasan terorisme dan menjaga keutuhan NKRI. Seminar ini ikut melibatkan pembicara pakar hukum yang juga Wakil Rektor Untag, Dr Retno Mawarini.(H41-42)