13 April 2018 | Hukum

Bupati Bandung Barat Abaikan Peringatan KPK

BANDUNG- Sebelum terbelit kasus dugaan suap, Bupati Bandung Barat Abu Bakar beberapa kali diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk menjelang pilkada. Namun, rupanya peringatan tersebut diabaikannya.

Kepala Satgas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwanda mengungkapkan, peringatan itu tak terlepas dari potensi besar penyelewengan menjelang pilkada.

Apalagi KPK secara khusus mencermati dinamika kebutuhan dana para pasangan calon menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu. ”Sebagai tim yang ditugaskan di Jabar, kami sudah mengingatkan untuk berhatihati, termasuk kepada Bupati Subang (Imas Aryumningsih),” kata Asep di Bandung, Kamis (12/4). Imas lebih dulu ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Subang dan Bandung, Selasa-Rabu (13-14/2). Dia ditetapkan sebagai tersangka suap terkait perizinan untuk perusahaan swasta.

Menurut Asep, peringatan itu dilayangkan secara intensif sejak tahun lalu. Dalam berbagai acara, termasuk pertemuan dengan kepala daerah, peringatan itu tak bosan-bosan diberikan. ”Sebab menurut identifikasi kami, (pilkada) itu perlu kebutuhan-kebutuhan, perlu investasi dana cukup besar,” katanya. Padahal, kebutuhan tersebut tak bisa dicukupi calon kepala daerah dengan harta yang dimilikinya saja lantaran jumlah yang tak sedikit. Karena itu, tak tertutup kemungkinan mereka mencari sumber pendanaan lain.

Dalam kasus ini, Abu Bakar diduga menerima suap dari sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Uang tersebut untuk kepentingan sang istri, Elin Suharlian, yang maju ke Pilkada Bandung Barat.

Resmi Ditahan

Sementara itu, di Jakarta, KPK menahan Abu Bakar setelah memeriksanya selama sekitar 19 jam. KPK memeriksa Abu Bakar sejak Rabu (11/4) pukul 22.40. Tersangka meninggalkan lobi gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye, Kamis (12/4) sekitar pukul 17.20.

Ketika dimintai komentar, Abu Bakar hanya berkata, ”Sebagai warga negara yang baik, saya jalani.” Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Abu Bakar ditahan di Rutan KPK yang berlokasi di kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Penyidik menduga Abu Bakar menjanjikan jabatan kepada kepala SKPD jika istrinya menang dalam pilkada.

Dalam operasi tangkap tangan di Bandung, KPK menyita uang Rp 435 juta. KPK juga telah menetapkan sejumlah orang lainnya sebagai tersangka, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adiyoto sebagai penerima suap. Adapun Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat diduga sebagai pemberi suap.

Secara terpisah, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyebut wajar KPK merasa geregetan sehingga operasi tangkap tangan kepala daerah kembali terjadi. ”Sudah dikasih tahu, KPK sudah mengingatkan, tapi OTT berulang,” katanya pada Musrenbang Pemprov Jabar, di Bandung, kemarin. Menurut dia, peringatan KPK disampaikan melalui paparan secara terbuka, di antaranya melalui forum musrenbang. Sumarsono mengingatkan, KPK juga sudah membuka kantor di daerah.

Dengan demikian, semestinya kepala daerah paham bahwa lembaga antirasuah itu tengah mengawasi area rawan korupsi di wilayah mereka. Atas penangkapan Abu Bakar, Sumarsono tak menampik bahwa pemerintah daerah masih bermasalah dan belum sepenuhnya bersih. Masih ada hal yang harus diperbaiki dalam tata kelola pemerintahan.(dwi,cnn-18)