16 April 2018 | Wacana

TAJUK RENCANA

Aspek Politik Kasus Bank Century

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tentang kasus Bank Century mengejutkan dan menuai kontroversi. Dalam putusan itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperintahkan menetapkan tersangka baru dalam skandal Century, termasuk nama mantan Wakil Presiden Boediono. Nama lain yang bakal terimbas adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap disebut dalam kasus bailout Rp 6,7 triliun tersebut. Padahal KPK hingga saat ini belum melakukan proses penyelidikan. 

Itulah sebabnya, banyak yang menilai ada keanehan dalam putusan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Wajar apabila berbagai spekulasi berkembang, termasuk kentalnya aspek politik, mengingat tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Artinya, pengajuan praperadilan dan keputusan itu tidak semata- mata didorong semangat penegakan hukum. Ada tujuan-tujuan lain terkait dengan agenda politik. Karena yang menjadi sasaran adalah pejabat dan mantan pejabat yang tak steril dari politik. 

Pengucuran dana talangan untuk menyelamatkan Bank Century pada 2008 dilakukan demi mencegah terjadinya krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perbankan. Langkah itu dinilai efektif karena terbukti kita dapat terhindar dari krisis keuangan dan ekonomi yang melanda dunia. Boediono yang pada waktu itu menjabat Gubernur Bank Indonesia meyakini kebijakan yang diambil sudah benar. Kini ia bersyukur dan bangga telah melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara. 

Mengapa aspek politik lebih dilihat dalam konteks sekarang? Karena nama Boediono yang mantan wakil presiden tak bisa dipisahkan dari SBY dan Partai Demokrat. Ia juga bisa dijadikan sasaran antara sebelum kasus Century bisa merembet ke mana-mana. Sasaran lain, Sri Mulyani, lebih bisa dikaitkan dengan politik mengingat figur menteri keuangan terbaik sedunia itu masuk dalam bursa cawapres Jokowi yang berasal dari kalangan profesional. Dalam berbagai survei bahkan peringkatnya tinggi. 

Penanganan secara hukum kasus Century tak boleh dihentikan, tetapi tak boleh pula diungkap hanya untuk tujuan politik karena itu adalah bagian dari intervensi yang kita tentang. Maka KPK dan penegak hukum lain haruslah menjaga kemandirian dan profesionalisme. Upaya penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan tak bisa atas dasar pesanan atau kepentingan tertentu. Dalam hal ini kita percaya pada integritas dan independensi KPK yang tentu lebih aware dengan dinamika politik. 

KPK perlu membuat prioritas dalam mengungkap kasus bukan karena tebang pilih atau intervensi pihak luar terutama kekuatan politik, namun lebih berdasar pertimbangan objektivitas. Kita menilai KPK masih bisa diandalkan walaupun bukan tanpa kelemahan dan kekurangan. Tugas kita bersama untuk terus memperkuat dan memperbaiki kinerjanya. Kasus Bank Century menjadi salah satu ujian bagi lembaga antirasuah itu untuk membuktikan kemandirian dan profesionalismenya mewujudkan penegakan hukum.