image
17 April 2018 | Wacana

Pembongkaran Kasus Novel Baswedan

  • Oleh Yosafati Gulo

PENYIRAMANair keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, sudah setahun. Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dan memerintahkan Kapolri Tito Karnavian untuk membereskan kasus itu tapi belum berhasil.

Brigjen M Iqbal bilang penyidik terus bekerja keras. Sudah 80 saksi dan ahli dimintai keterangan, termasuk memelajari dokumen-dokumen catatan kriminal yang dimiliki kepolisian dan menyebarkan sketsa wajah pelaku ke publik, juga menggali setiap informasi di lapangan, namun hasilnya masih nihil. Keadaan itu membuat Novel Baswedan pesimistis. Setelah mendapatkan sejumlah fakta dan melihat proses penangannya di kepolisian, Novel makin yakin bahwa kasus itu tidak akan dikuak. Dia sangat kecewa kepada Jokowi yang pada awalnya sangat antusias tapi sekarang terkesan adem.

Lebih kecewa lagi karena usul pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyediliki kasus tersebut ditolak Jokowi. Oleh sebab itu, Novel berkesimpulan, masalah yang dialaminya tidak dianggap serius oleh pemerintah (Suara Merdeka, 12/4). Pintu masuk penyelidikan Kelambatan polisi mengungkap kasus Novel memang aneh. Setahun bukanlah waktu yang pendek. Kalau saja polisi serius menangani kasus itu bisa dipastikan pelaku sudah terkuak, dilimpahkan ke JPU atau malah sudah selesai diproses di pengadilan negeri. Polisi tak perlu diajari bagaimana mengolah TKP dan mengembangkan penyelidikan terhadap siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku penganiaya Novel.

Bagi awam, perselisihan antara Dirdik KPK Aris Budiman dan Novel terkait dengan pekerjaan mereka di KPK dapat dijadikan pintu masuk. Awam pun sudah paham tuturan Aris di depan Pansus DPR terhadap KPK yang menjelaskan sangat detail tentang friksi di KPK, antara dirinya dan Novel, merupakan petunjuk yang dapat dipakai untuk menguak kasus itu. Di depan Pansus, Aris menjelaskan, friksi tersebut dimulai ketika ada rencana perekrutan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan di KPK.

Aris menginginkan Kasatgas diangkat langsung dari institusi Polri, sedangkan Novel tidak setuju. Novel pun protes lewat email dengan kata-kata yang menurut Aris menghina dirinya sehingga dia melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik.

Dalam kaca mata hukum, konflik tersebut memang tidak bisa dikaitkan langsung dengan penganiayaan Novel. Akan tetapi tindakan Aris membeberkan masalah dirinya dengan Novel kepada anggota Pansus menunjukkan bahwa Aris sangat tidak menyukai kehadiran Novel di KPK. Ini artinya konflik Aris dan Novel berpotensi besar terkait dengan kasus tersebut.

Inilah yang semestinya disasar polisi seperti sudah sangat biasa dilakukan dalam menyelidiki kasus tindak pidana. Yang selalu diperiksa lebih awal adalah orang yang diangap memiliki masalah terhadap korban.

Libatkan Orang Besar

Pertanyaannya, mengapa penyelidik dan penyidik polisi seolah- olah lumpuh dalam menangani kasus Novel? Jawabannya tentu bisa banyak. Namun bila dikaitkan dengan masalah yang tengah ditangani Novel maka ada dua kemungkinan penyebab. Pertama, aktor intelektual di belakang pelaku penganiayaan Novel bukan orang sembarangan. Kedudukan dan kuasanya bisa saja lebih tinggi atau tidak mudah dijangkau oleh penyelidik dan penyidik Polri. Jika dikaitkan dengan kasus korupsi E-KPT yang menghebohkan itu, patut diduga ada kaitannya dengan pejabat ataupun anggota DPR yang disebut-sebut terlibat kasus E-KTPtersebut. Namun memastikan siapa oknumnya tidaklah gampang.

Dengan berlakunya ketentuan UU MD3, khususnya Pasal 245 hasil revisi, pemeriksaan anggota DPR memerlukan proses panjang. Lebih dahulu harus mendapat pertimbangan MKD sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Apabila saat ini mereka bukan anggota DPR, kesulitannya tidak otomatis teratasi. Sebab, posisi mereka telah menyebar di berbagai tempat, pekerjaan, atau jabatan, termasuk Anas Urbaningrum yang ada di penjara dan Gamawan Fauzi yang terus disebut-sebut menerima aliran dana korupsi E-KTP. Kedua, perseteruan antara Aris dan Novel terkait dengan rencana pengangkatan Kasatgas Penyidikan di KPK tersebut langsung atau tidak telah melibatkan para pejabat tinggi Polri. Pasalnya, sebelum rencana itu disetujui pimpinan KPK, sudah pasti Aris membicarakannya kepada atasannya di Polri. Bahkan mungkin sudah ditentukan siapa yang akan ditunjuk menjadi Kasatgas tersebut. Pada titik ini, Novel bisa dinilai bukan cuma melecehkan Aris, tetapi sekaligus mantan atasannya di Polri.

Oknum-oknum yang merasa dilecehkan Novel tentu saja berpihak kepada Aris dan memosisikan Novel sebagai perintang polisi memasuki KPK. Tampaknya inilah kesulitan yang dihadapi penyelidik/penyidik polisi untuk menguak pelaku penganiaya Novel. Bila aktor intelektualnya orang dalam Polri bisa dipastikan petugas penyelidik/penyidik polisi tak bakal berani bertindak tanpa perintah langsung dari Kapolri.

Kapolri Tito Karnavian tampaknya perlu turun tangan. Di antaranya mengganti petugas penyelidik/penyidik dengan anggota polisi yang berpangkat lebih tinggi. Jika Kapolri menilai hal ini masih sulit, usul pembentukan Tim Pencari Fakta dari berbagai komponen perlu dipertimbangkan. Inilah yang bisa membongkar kasus penganiayaan Novel Baswedan.(49)

—Yosafati Gulo, alumnus Magister Ilmu Hukum UKSW Salatiga.