17 April 2018 | Wacana

TAJUK RENCANA

Kesungguhan Parpol Memberantas Korupsi

Aturan soal larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dan kepala daerah dipertentangkan. Sejumlah elite partai politik memandang, peraturan larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Karena tidak memiliki payung hukum (Suara Merdeka, 4/4), aturan tersebut tidak akan diloloskan dalam proses politik di DPR. Di sisi lain, usulan tersebut diapresiasi pegiat antikorupsi sebagai bentuk pencegahan. Ketika aturan itu diberlakukan, publik akan mendapat caleg yang benar-benar memiliki rekam jejak baik dan berintegritas. Seleksi awal untuk melahirkan sosok ideal tersebut dimulai dari proses penyaringan.

Maka rencana KPU menerbitkan Peraturan KPU soal larangan mantan narapidana korupsi maju caleg diapresiasi sebagai niatan baik untuk memilih pemimpin baik pula. PKPU dipandang sebagai terobosan untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki catatan negatif dengan aparat pemberantas korupsi. Terobosan itu tertuang dalam rancangan PKPU yang salah satu poinnya menyebutkan bakal calon anggota legislatif bukan mantan narapidana korupsi.

Selain ditujukan kepada bakal calon, poin lain ditujukan kepada partai politik untuk tidak merekrut caleg dari mantan koruptor. Sejauh ini, kita memercayakan partai politik tidak merekrut orang bermasalah atau memiliki riwayat cela hukum menjadi caleg. Toh, partai politik ingin merengkuh simpati dengan jalan meyakinkan publik lewat gerakan antikorupsi.

Adanya persetujuan dari anggota partai politik di DPR soal PKPU larangan mantan napi akan menumbuhkan optimisme publik di tengah ketidakpercayaan. Survei menunjukkan, DPR merupakan lembaga memiliki citra terburuk karena banyaknya kasus yang membelit anggotanya. Publik akan kembali menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga legislatif dengan kesungguhan partai menyeleksi caleg yang kredibel dalam upaya merealisasikan pemerintahan bersih. Komitmen tersebut dinantinanti oleh publik. Karena tidak memiliki payung hukum, bila rancangan PKPU itu disetujui, rentan digugat ke Mahkamah Agung. Namun KPU tidak perlu patah arah sepanjang aturan tersebut memiliki niatan baik.

Apakah gugatan ke MA, apalagi bila kalah, bisa memunculkan persepsi melemahnya profesionalitas KPU? Kekhawatiran itu rasional, tetapi kita mendukung aturan baik tetap harus dilahirkan. Maka jalan yang bisa ditempuh sebeum melahirkan PKPU adalah merevisi terbatas Undang- Undang Pemilu. Regulasi juga didorong tidak berlaku diskriminatif. Dalam pilpres telah diatur adanya larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai capres dan cawapres. Melihat peraturan tersebut sewajarnya dalam pileg juga mengatur larangan serupa. Sejauh ini, mantan narapidana korupsi bisa mencalegkan diri setelah menunjukkan pengumuman terbuka kepada publik. Karena itulah, DPR dan pemerintah perlu segera memasukkan revisi Undang-Undang Pemilu dalam skala prioritas pembahasan.